Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (1/9/2023). Foto: Runi/nr

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi peningkatan pencapaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Seperti yang disampaikan mengutio datanya dua tahun lalu, keikutsertaan masih rendah, namun hari ini sudah masuk tujuh besar dari daerah lainnya.

"Saya rasa ini sebuah apresiasi yang harus kita berikan atas pencapaian, Provinsi Kepualuan Bangka Belitung yang terus meningkatkan keikutsertaan BP Jamsostek, pasalnya kepesertaan sangat penting guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada teman-teman pekerja, baik yang formal maupun yang informal," demikian diungkapkan Pimpinan Komisi IX DPR RI itu dalam Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (1/9/2023). 

Lanjut Legislator PKS menekankan perlu adanya kontribusi serta dorongan yang kuat terhadap para pekerja di Indonesia agar dapat mengikuti keikutsertaaan BP Jamsostek guna mencapai target capaian nasional yakni delapan puluh persen. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama serta kerja keras bagi semua pihak, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah guna dapat memenuhi target capaian nasional. 

"Kita akan mendorong baik peningkatan dari sisi regulasinya, saya rasa adanya  peraturan daerah ataupun peraturan Gubernur sudah baik dan tadi kami nilai positif. Di sisi lain perlu juga adanya program untuk yang masyarakat berusia tujuh puluhan, serta perlindungan teman-teman pekerja tambang yang perlu perlindungan lebih besar lagi. Mudah-mudahan yang sekarang dah tujuh besar kedepannya bisa tiga besar pada keikutsertaanyaan," ucapnya.

Melihat daripada Pemprov Babel sebagai penghasil timah yang besar dan juga penghasil laut. "Saya rasa pendapatan asli daerah (PAD) mampu untuk bisa terus mendorong terus peningkatan kepesertaan dari BP Jamsostek bagi para pegawai yang ada di wilayah tersebut, sehingga mampu mencapai target pemerintah," tuturnya.

Seperti diketahui, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data Badan Pusat Statistik (BPS) Per Februari 2022, dari jumlah penduduk sebanyak 1,49 juta, 730.972 orang yang bekerja dari total angkatan kerja sebanyak 767.603. Berdasarkan data coverage tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kepulauan Bangka Belitung baru sebesar 31,42%, dengan target nasional sebesar 80%.

Perlindungan jaminan sosial ini tentunya bukan menjadi pekerjaan pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah berupa penganggaran atau pengalokasian anggaran daerah bagi jaminan sosial pekerja di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pekerja rentan.

Kebijakan penganggaran premi jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan yang menjadi program prioritas berupa penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dengan kegiatan sistem jaminan sosial nasional. Jaminan sosial yang dibangun ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah. (rni/aha)